Taufan Sukma/IDX Channel
Hal ini berdampak pada penurunan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross dari 4,1 persen pada semester I-2021 menjadi 3,54 persen pada semester II-2022. Ini merupakan NPL terendah sejak 2019, atau masa sebelum pandemi Covid-19.
Katalis positif lainnya adalah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka kemungkinan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit terdampak Covid-19. Pertimbangannya, debitur terdampak Covid-19 masih belum pulih seluruhnya. Adapun, sesuai jadwalnya, restrukturisasi kredit akan jatuh tempo pada Maret 2023.
Yang tak kalah penting adalah pernyataan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memastikan bahwa bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap lima persen, meski BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga dapat di intervensi oleh pemerintah sehingga tidak akan mempengaruhi rumah subsidi. Pernyataan ini menjadi kabar baik karena bisa menjaga daya beli konsumen dan mendorong segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tidak menunda memiliki hunian layak. (TSA)
