Dudy mengungkapkan, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan dalam Rencana Strategis Kemenhub 2025-2029, pagu indikatif 2027 masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67 persen. Sementara dibandingkan kebutuhan aktual pada 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat selisih atau gap anggaran mencapai Rp26,82 triliun atau 48,62 persen.
Beberapa program prioritas yang akan dijalankan antara lain dukungan pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), peningkatan keselamatan jalan, penanganan titik rawan kecelakaan, penguatan keselamatan pelayaran dan penerbangan, pembangunan serta perawatan infrastruktur perkeretaapian, hingga penyelenggaraan layanan transportasi keperintisan.
Dudy menegaskan, keselamatan transportasi menjadi fokus utama Kemenhub dalam penyusunan anggaran tahun depan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar berbagai fasilitas keselamatan pada seluruh moda transportasi dapat terpenuhi.
"Prioritas utama Kementerian Perhubungan adalah keselamatan transportasi sejalan dengan prinsip one is too many, bahwa satu korban kecelakaan itu sudah terlalu banyak dan harus kita cegah," kata dia.
Selain mendukung aspek keselamatan, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk menjaga konektivitas wilayah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui layanan transportasi perintis darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang selama ini masih bergantung pada dukungan APBN.
(NIA DEVIYANA)