Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Langkah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) mendapatkan apresiasi.
Pasalnya, kondisi keuangan perusahaan tercatat sedang positif, sehingga proses IPO dapat dipastikan sepenuhnya bakal dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis ke depan.
“Kondisi keuangan PGE bagus. Kondisinya membukukan laba. Sehingga (dana hasil IPO) lebih untuk penguatan ekspansi (bisnis perusahaan)," ujar Pakar Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Mudrajad Kuncoro, Rabu (15/2/2023).
Kondisi tersebut, menurut Mudrajad, berkebalikan bila catatan keuangan perusahaan ternyata menunjukkan posisi minus atau tidak mampu membukukan keuntungan.
Bila IPO dipaksakan terlaksana dalam kondisi demikian, maka dapat dipastikan dana yang didapat bakal cenderung digunakan untuk menutup utang atau beban-beban lain perusahaan yang telah diderita sebelum pelaksanaan IPO.
"Jadi memang untuk melihat korporasi melakukan IPO, harus dicek lebih dulu laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir,” tutur Mudrajad.
Berdasarkan Laporan Keuangan, jelas Mudrajad, PGE memang meraih laba USD111,43 juta atau setara Rp1,6 6 triliun hingga kuartal III 2022. Angka tersebut naik dari sebelumnya, yakni USD66,4 juta, atau Rp994,6 miliar.
Kemudian, pendapatan usaha perseroan tercatat USD287,39 juta atau setara Rp4,3 triliun sampai September 2022. Perusahaan juga membukukan aset USD 2,44 miliar atau setara Rp36,6 triliun, liabilitas Rp16,9 triliun, dan ekuitasnya Rp19,6 triliun.
Di sisi lain Mudrajad menilai, masuknya PGE ke lantai bursa juga sangat positif dan menguntungkan. Sebab, panas bumi saat ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan energi ramah lingkungan, sejalan dengan upaya dan komitmen pemerintah.
“Itu bagus karena memang dibutuhkan. Apalagi geothermal dan juga gas sangat dibutuhkan, karena lebih bersih daripada batu bara dan lain-lain,” kata dia.
Keuntungan lain dari IPO, imbuhnya, karena Pemerintah tidak harus menambah penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menunjang atau meningkatkan kinerja perusahaan.
Selain itu, IPO juga mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja karena diawasi publik. Kondisi demikian, lanjutnya, akan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik atau good governance.
“Jadi, memang banyak manfaat IPO. Kkarena menjadikan perusahaan harus terbuka, good governancenya juga transparan. Jadi semakin dipercaya masyarakat dan pemegang saham maupun investor manapun,” ujarnya.
IPO PGE, menurut Mudrajad, juga bukan privatisasi BUMN. Sebab, porsi saham yang ditawarkan kepada publik hanya 25%, masih jauh di bawah angka 50%.
“Kalau itu gak masalah, apalagi cuman 25%. Kalau masih di bawah minor 50% itu enggak masalah. Yang penting nanti target keuntungannya pasca-IPO itu berapa, lalu setor ke negara itu berapa,” katanya.
Lain halnya jika pelepasan saham di atas 50% yang mengakibatkan saham pemerintah bukan mayoritas. “Kalau 60% dan itu nanti yang beli asing, nah itu baru bermasalah. Seperti misalnya Indosat, itu kan dibeli Temasek. Kalau 25% seperti PGE, saya kira tidak masalah,” tutup Mudrajad. (TSA)
