sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Komisaris Krakatau Steel Lepas Tangan, Ini Alasannya

Market news editor Fahmi Abidin
23/07/2019 14:45 WIB
Permasalahan sebenarnya sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN berulang-ulang melalui surat dan dissenting opinion.
Komisaris Krakatau Steel Lepas Tangan, Ini Alasannya. (Foto: Ist)
Komisaris Krakatau Steel Lepas Tangan, Ini Alasannya. (Foto: Ist)

IDXChannel - Proyek blast furnace PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang dimulai sejak 2011 disebut sebagai proyek simalakama. Sebab bagaimanapun, jika dilanjutkan perusahaan akan merugi sekitar Rp 1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika proyek dihentikan, kerugian bakal mencapai Rp 10 triliun.

“Proyek ini maju kena mundur kena. Saya sudah kirimkan surat kepada Kementerian BUMN 3-4 kali untuk mengingatkan proyek ini. Anda punya proyek, saya ditugaskan mengawasi, saya kasih tahu ada begini-begini kok malah saya dimarahi. (Sekarang) mereka bilang 'nasi sudah menjadi bubur', yaudah sekalian aja dibikin jadi bubur ayam” tutur Roy Edison Maningkas Komisaris Independen KRAS (23/7).

Permasalahan tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN berulang-ulang melalui surat dan dissenting opinion. Namun, usulan tersebut seperti diabaikan. Mereka hanya menyebut akan sangat sayang jika proyek tidak dilanjutkan mengingat KRAS sudah membeli bahan baku yang banyak untuk operasi proyek ini.

Padahal, Harga Pokok Produksi (HPP) slab yang dihasilkan project blast furnace ini lebih mahal USD 82 juta per ton jika dibandingkan harga pasar. Kalau memilih untuk melanjutkan produksi dengan besaran 1,1 juta ton per tahun, maka potensi kerugian Krakatau Steel sekitar Rp1,3 triliun per tahun. Saat dimulai pada 2011, perusahaan sudah mengeluarkan uang sekitar USD 714 juta atau setara Rp 10 triliun. Angka ini mengalami pembengkakan Rp 3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp7 triliun.

Keterlambatan penyelesaian project blast furnance diketahui sudah mencapai 72 bulan. Proyek ini pun dinilai akan dimatikan oleh pemerintah dengan berbagai macam alasan, dua bulan lagi.         Padahal Dewan Komisaris telah berkali-kali meminta dilakukan audit bisnis maupun audit teknologi untuk mengetahui kehandalan, keamanan, dan efisiensi project blast furnace ini.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement