Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka diminta untuk segera merealisasikan pengenaan pajak karbon. Sebab, hal ini diharapkan bisa mengoptimalkan sumber-sumber potensial objek pajak baru.
"Saya berharap, bagaimana potensi penerimaan pajak ini bisa diperoleh dari sumber pertumbuhan ekonomi baru, misal ekonomi transisi energi, artinya penerimaan pajak karbon diharapkan bisa dipercepat aturan dan optimalisasi penerimaan pajak meningkat," ujar Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dalam Market Review IDXChannel, Jumat (16/8/2024).
Joshua juga menyoroti belanja pemerintah yang mengalami peningkatan sebesar 5,9 persen menjadi Rp3.613 triliun pada 2025. Sehingga, diperlukan pengoptimalan dari sisi penerimaan untuk menjaga defisit fiskal yang ditargetkan berada di angka 3 persen.
Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.
Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.
Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.
Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerjasama antardaerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik.
"Ini memang ada peningkatan belanja, namun di sisi lainnya dari postur penerimaan cukup optimis, sangat agresif penerimaan perpajakan meningkat 12 persen dengan kondisi tahun depan masih diliputi ketidakpastian," kata Joshua.
"Ini saya pikir perlu ada kerja ekstra kinerja pemerintah ke depannya agar postur dari sisi penerimaan anggaran belanja bisa terealisasi dengan baik," kata dia.
(Dhera Arizona)
