Rahmat Fiansyah
IDXChannel - Indonesia bakal segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang mengatur harga mulai dari batu bara hingga kopi. Pembentukan Bursa tersebut merupakan kelanjutan dari beleid pengawasan dan pengelolaan ekspor komoditas strategis oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Prabowo menginginkan agar Bursa Mineral dan Komoditas Strategis beroperasi pada 1 Januari 2027 sebagai bentuk kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam (SDA) miliknya. Aturan penyelenggaraan Bursa bakal terbit paling lambat 17 September 2026.
"Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan beberapa belas komoditas lainnya," katanya saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Kendati demikian, menurut Prabowo, kekayaan Indonesia yang keluar dari bumi dan keringat rakyat justru harganya ditentukan di bursa komoditas negara lain
"Kita menjual komoditasnya, masak mereka yang menentukan harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?" tanya Prabowo di hadapan para anggota DPR-RI dan DPD-RI.
Menurut Prabowo, Indonesia selama ini menanggung biaya produksi, sementara pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya.
"Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk diperbaiki. Dan saya katakan di sini, saya yakin Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita," katanya.
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Bursa tersebut tidak berarti Indonesia bisa seenaknya mengatur harga. Pembentukan harga tetap mengacu mekanisme pasar tergantung permintaan dan penawaran.
"Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar, kalau kita terus tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, Bursanya ada di bumi Republik Indonesia," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya Bursa tersebut, kata dia, Indonesia Reference Price akan dibentuk untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia.
"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit. Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," tuturnya.
(Rahmat Fiansyah)
