Anggie Ariesta
Rencana kebijakan bertajuk Hari Pembebasan Tarif tersebut mencakup tarif impor antara 20 hingga 50 persen, dan dijadwalkan mulai berlaku pada 9 Juli 2025.
Hingga saat ini, AS baru menjalin kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta sebuah kerangka kerja dengan China. Jika diterapkan secara menyeluruh, kebijakan tarif ini dikhawatirkan bakal menghambat arus perdagangan global dan menekan perekonomian negara-negara eksportir utama di Asia.
Selain itu, pasar juga diguncang oleh kekhawatiran terhadap lonjakan defisit fiskal AS, menyusul disetujuinya RUU pemangkasan pajak besar-besaran oleh Kongres pada Kamis.
RUU tersebut mencakup pemotongan pajak, peningkatan keamanan perbatasan, serta pengurangan anggaran untuk program jaring pengaman sosial. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan kebijakan ini akan menambah utang nasional AS sebesar USD3,4 triliun, dari posisi saat ini USD36,2 triliun.
Dari kawasan Asia, tensi perdagangan sedikit mereda setelah AS mencabut beberapa kontrol ekspor terhadap produk chip ke China. Beijing pun memberi sinyal sedang meninjau kembali lisensi ekspor tanah jarang sebagai respons atas langkah Washington tersebut.
