AALI
9925
ABBA
300
ABDA
6550
ABMM
1405
ACES
1280
ACST
193
ACST-R
0
ADES
3430
ADHI
830
ADMF
7675
ADMG
180
ADRO
2250
AGAR
362
AGII
1400
AGRO
1245
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1115
AKRA
795
AKSI
705
ALDO
1325
ALKA
316
ALMI
0
ALTO
256
Market Watch
Last updated : 2022/01/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.69
-1.17%
-6.03
IHSG
6665.70
-0.9%
-60.68
LQ45
949.03
-1.12%
-10.73
HSI
24758.92
-0.83%
-206.63
N225
27371.11
-0.55%
-151.15
NYSE
16397.34
-1.6%
-266.43
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
846,663 / gram

Telat Informasikan Akuisisi Saham TEKA, Dharma Satya (DSNG) Didenda Rp1,05 M

MARKET NEWS
Wahyudi Aulia Siregar
Rabu, 06 Oktober 2021 09:49 WIB
PT Dharma Satya Nusantara Tbk mendapatkan sanksi denda dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Telat Informasikan Akuisisi Saham TEKA, Dharma Satya (DSNG) Didenda Rp1,05 M. (Foto: MNC Media)
Telat Informasikan Akuisisi Saham TEKA, Dharma Satya (DSNG) Didenda Rp1,05 M. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Emiten yang bergerak di bidang industri perkayuan, PT Dharma Satya Nusantara Tbk mendapatkan sanksi denda dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Perseroan berkode DSNG ini dijatuhi hukuman sebanyak Rp1,05 miliar.

Hukuman itu dijatuhkan karena perseroan terlambat memberikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham yang dilakukannya atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry (TEKA). Sanksi itu dijatuhkan dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan Putusan yang digelar secara virtual Selasa 5 Oktober 2021 kemarin.

Dalam amar putusannya, majelis komisi KPPU menjatuhkan denda administratif sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada DSNG.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU, Deswin Nur, mengatakan sanksi ini bukan yang pertama bagi DSNG. Sebelumnya DSNG pernah didenda atas perilaku yang sama pada 20 Februari 2020, terkait keterlambatan notifikasi akuisisi yang dilakukannya atas PT. Agro Pratama.

"Perkara dengan nomor register 31/KPPU-M/2020 ini berawal dari penyelidikan atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Agro Pratama yang juga dilakukan DSNG, dan ditindaklanjuti dengan tindakan kooperatif dan inisiatif DSNG dalam menyampaikan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan beberapa saham perusahaan, termasuk atas PT Tanjung Kreasi Parquet Industry atau TEKA (perkara a quo), suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi lantai kayu," kata Deswin dalam keterangan tertulisnya Rabu (10/6/2021).

Pada proses persidangan, kata Deswin, DSNG melakukan beberapa tahapan untuk mengambil alih TEKA sejak 2011. Perpindahan kendali terjadi pada transaksi kedua dengan tanggal efektif secara yuridis pada 6 JuIi 2011, yakni tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

"Dengan demikian DNSG seharusnya menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) atas TEKA kepada KPPU paling lambat 16 Agustus 2011. Namun, DSNG baru menyampaikan pemberitahuan tersebut pada tanggal 26 November 2019," terangnya.

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, dan analisis yang dilakukan, Majelis Komisi memutuskan bahwa DSNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 55 PP No. 57 Tahun 2010.

Dalam mengambil putusan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi DSNG, antara lain itikad baiknya dalam menginformasikan dan mengakui keterlambatan pemberitahuan akuisisi atas TEKA, dan kepatuhan serta tindakan kooperatif dalam persidangan.

Dalam putusan yang dibacakan, Majelis Komisi akhirnya menghukum DSNG dengan denda sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dan memerintahkan pembayaran denda ke Kas Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika DSNG melakukan upaya keberatan atas putusan tersebut,

"Majelis Komisi juga memerintahkan DSNG untuk menyerahkan jaminan Bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pemberitahuan Putusan," tandasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD