Kurnia Nadya
3 Dampak Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Apa Saja?
1. Layanan Publik Berpotensi Terganggu
Kekhawatiran ini disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam laman resmi Pemprov Aceh. Banyak layanan publik dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, sementara jika pemda kekurangan anggaran karena APBD-nya berkurang, maka layanan publik terpaksa disesuaikan.
Bagi daerah dengan APBD berjumlah besar seperti Jakarta yang mencapai puluhan triliun, pelayanan publik masih bisa diutamakan dengan memangkas anggaran lain yang dinilai tidak perlu.
Sementara bagi daerah lain dengan anggaran yang lebih rendah, atau di bawah Rp10 triliunan, ruang alokasinya lebih terbatas. Proyek pembangunan tak banyak bisa terlaksana, terlebih jika beban belanja pegawainya tinggi.
2. Potensi Proyek Mangkrak
Sebagian proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah didanai oleh APBD, di mana sebagian komponen ABPD adalah dana TKD dari pemerintah pusat. Dengan berkurangnya TKD, tak menutup kemungkinan pemda harus menghentikan proyek.
Melansir laman Pemprov Aceh (10/10/2025), hal ini juga disampaikan oleh Muzakir Manaf. “Pemotongan anggaran akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali,” kata dia.
