Kurnia Nadya
Bagi kota besar dengan infrastruktur dan tingkat investasi tinggi seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, pemda relatif lebih mudah menggandeng pihak swasta ataupun BUMD untuk berkolaborasi.
Seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebut akan mengupayakan creative financing agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan bekerja sama dengan mitra-mitra strategis.
Namun bagi daerah dengan tingkat investasi rendah, akan lebih sulit untuk mencari pihak swasta ataupun mengandalkan BUMD untuk berpartisipasi.
3. Sulit Bayar Pegawai
Dari pertemuan dengan Menkeu Purbaya, bahkan dikatakan bahwa semua kepala daerah meminta agar semua kebutuhan daerah ditanggung pemerintah pusat, termasuk gaji para pegawai, atau PNS.
Ini menunjukkan bahwa pemda mengalami kesulitan untuk mengatur alokasi belanja daerah dengan keterbatasan dana. Sebab APBD tak hanya digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan membangun infrastruktur, tetapi juga menggaji pegawai daerah.
Itulah sejumlah dampak pemotongan dana transfer ke daerah.
(Nadya Kurnia)
