Dia mewanti-wanti ihwal sistem kendali kereta yang ada, apakah mampu mencegah kereta lain memasuki zona berbahaya. Seturut itu, pengendalian KAI dalam soal proteksi otomatis ketika satu rangkaian berhenti mendadak, turut dipertanyakan.
Achmad tidak menafikan bahwa KAI memang menghadapi tekanan berat, mulai dari ketepatan waktu, kepadatan perjalanan, ekspansi layanan, efisiensi biaya, hingga modernisasi armada. Akan tetapi, aspek keselamatan tidak boleh menjadi biaya tambahan, sebab mesti menjadi inti dari seluruh keputusan bisnis.
"Dalam kebijakan publik, keselamatan adalah barang publik. Manfaatnya dirasakan semua orang, tetapi sering baru dihargai setelah tragedi. Oleh Karena itu, negara harus memaksa keselamatan menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar prioritas pidato," urai Achmad.
Achmad menyarankan perlu dimulainya investigasi independen yang transparan. KNKT dan Kementerian Perhubungan harus diberi ruang penuh untuk memeriksa fakta tanpa tekanan. Seturut itu, hasil investigasi harus mampu menjelaskan bagaimana sistem KAI dalam memproteksi perjalanan di lintas padat seperti lintasan Jabodetabek.
Seperti contoh, jika satu kereta berhenti mendadak, bagaimana sistem yang seharusnya otomatis dapat mencegah kereta lain saat mendekati batas berbahaya. Parameter sistem keamanan ini yang mesti didengar publik.