Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel - Angka harapan hidup di Sumatera Utara pada 2023 berada di 69,61 tahun. Lebih rendah dari angka harapan hidup rata-rata nasional yang mencapai 71,85 tahun.
Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus saat konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 30 Medan, Jumat (22/12/2023).
Angka harapan hidup itu bersanding dengan sejumlah indeks pembangunan prioritas sektor kesehatan lainnya yang juga disampaikan. Seperti angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup berada di angka 44,91, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup berada pada 2,14, angka prevalensi balita stunting sebesar 21,1% dan angka kesakitan 12,98%.
Ilyas mengatakan, sektor kesehatan menjadi satu dari 10 sektor prioritas pembangunan di Sumatera Utara di tahun 2023 ini. Pembangunan sektor kesehatan diarahkan untuk mengintervensi kesehatan ibu dan anak, untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan angka pesakitan yang diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup.
“Ke depan kita akan terus berupaya meningkatkan angka harapan hidup di Sumatera Utara dengan program pemenuhan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, sambung Ilyas, pemenuhan dokter spesialis di Sumut telah memenuhi standar rasio dokter spesialis per penduduk. Bahkan mengalami peningkatan yakni dari 15,20 menjadi 15,62/100 ribu penduduk.
Sisi sarana dan prasarana kesehatan, Puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 90,43%. Puskesmas yang sudah memenuhi standar sarana prasarana mencapai 78%, sementara untuk akreditasi rumah sakit mencapai 83,88% dan rumah sakit yang memenuhi standar sarana prasarana mencapai 26%.
Upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi dokter spesialis yakni dengan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota agar memberi rekomendasi bagi dokter spesialis untuk penempatan di daerah tertinggal dan kepulauan. Pemerintah Provinsi Sumut juga telah melengkapi sarana prasarana di RSU milik Pemprov seperti peningkatan RS Haji Medan menjadi RS tipe A.
"Pada APBD perubahan 2023, Sumut telah mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp1,6 triliun atau 11,71% dari total APBD yang diperuntukkan bagi operasional rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana, program jaminan kesehatan nasional dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan," jelasnya.
Untuk program penurunan prevalensi stunting, jumlah balita stunting Agustus 2023 sebanyak 27.006 balita. Pada September 2023 turun menjadi 18.451 balita, dan pada oktober tahun 2023 kembali turun menjadi 15.679 balita. Dari periode September hingga Oktober 2023 terjadi penurunan sebesar 41,94%.
Saat ini, dalam APBD perubahan 2023 Provinsi Sumut telah mengalokasikan anggaran penurunan stunting sebesar Rp314 miliar yang tersebar di 13 OPD. Sedangkan untuk anggaran penanganan stunting yang tersebar di kabupaten/kota yang bersumber dari dana alokasi khusus sebesar Rp410,4 miliar dan yang sudah terealisasi sebesar Rp235,6 miliar atau 57,42%.
"Dari dana tersebut Rp96 miliar dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan lokal, sehingga anggaran per jiwa stunting sekitar Rp4,8 juta," jelasnya.
(YNA)
