Rohman Wibowo
“Termasuk jembatan Semanggi sekarang sudah kita kerjakan, nanti tahun depan akan diresmikan, Semanggi pasti akan berbeda sekali, dan juga tidak menggunakan APBD, yang digunakan adalah naming right," tambahnya.
Pramono meyakini bahwa keterlibatan sektor swasta melalui skema kemitraan adalah kunci untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proyek fisik. Dengan model ini, pihak mitra yang bertanggung jawab penuh dalam pembangunan, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai penerima manfaat guna menghindari risiko persoalan hukum di masa depan.
"Saya pengin membangun Jakarta dengan terbuka, transparan, dan saya selalu mengatakan kalau kita bisa tidak menggunakan APBD karena kenapa? Kalau dibangunkan oleh dengan partnership, maka tidak pernah menjadi persoalan hukum. Karena transparan, yang penting kami menerima, dan yang membangun bukan kami, yang membangun adalah partner atau mitra kerja. Bahkan sekarang ini semua taman di Jakarta saya izinkan diberikan naming right," kata dia.
Kebijakan ini juga akan merambah ke ruang publik lainnya, di mana gubernur telah memberikan lampu hijau bagi pemberian hak penamaan pada seluruh taman di Jakarta agar perawatannya lebih berkelanjutan.
Selain infrastruktur besar, Pramono melakukan relaksasi aturan penggunaan ruang di sepanjang jalan protokol Sudirman-Thamrin demi menggerakkan ekonomi produktif masyarakat. Kebijakan untuk menghidupkan kembali kawasan pusat kota ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah melalui pos pemasukan yang baru.
