sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Beri Arahan di IKN, Jokowi Minta Kepala Daerah Jaga Daya Beli Rakyat

News editor Binti Mufarida
13/08/2024 15:28 WIB
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN terkait inflasi dan daya beli masyarakat.
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN terkait inflasi dan daya beli masyarakat. (Foto: MNC Media)
Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di IKN terkait inflasi dan daya beli masyarakat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait inflasi dan daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden memuji para kepala daerah yang berhasil menekan inflasi yang saat ini berada di level 2,13 persen. Namun, dia juga mengingatkan agar daya beli masyarakat dijaga.
 
“Saya terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan lain-lain, inflasi kita sangat baik kalau dibandingkan negara lain. Terakhir di angka 2,13 persen, sebelumnya 2,51 persen. Sangat bagus sekali. Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat. Dengan apa? Segera realisasikan APBD-nya, secepat-cepatnya,” katanya di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Mantan Wali Kota Solo itu menyoroti rendahnya realisasi APBD di berbagai daerah. Saat ini, kata dia, rata-rata realisasi APBD di kabupaten/kota baru mencapai 31 persen, padahal sudah memasuki bulan Agustus. 

“Uang beredar di kabupaten kota, Bapak Ibu semuanya, sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga enggak kuat, segera keluarkan,” katanya.

Dia menyoroti rendahnya realisasi belanja di APBD Provinsi yang baru 41 persen. “(Belanja) Provinsi lebih baik 41 persen, tapi juga masih kecil, 41 persen. Tolong dicek lagi, dilihat lagi, dan dorong agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” ucapnya.

Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah menyelesaikan anggaran pelaksanaan Pilkada yang masih bermasalah. Pasalnya, Pilkada serentak akan digelar beberapa bulan lagi, tepatnya November 2024. Dia juga meminta agar keamanan diperkuat.

“Karena ini belum pernah kita memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak. Kalau dulu enggak serentak, bisa keamanan dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain. Sekarang semua serentak, serentak semuanya, sehingga betul-betul ini dibicarakan,” kata Presiden.

(Rahmat Fiansyah)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement