Muhammad Refi Sandi
IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menyampaikan, hunian vertikal menjadi solusi atas keterbatasan lahan di Jakarta sekaligus memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Permukiman DPRKP DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum dalam forum Balkoters Talk bertajuk 'Transformasi Vertikal di Tengah Tantangan Global' yang digelar di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
"Terkait dengan rusun hunian vertikal, rasanya memang sudah siap tinggal di Jakarta harus siap juga tinggal di rusun. Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR itu sekitar 40 persen. Jadi kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," kata Retno.
Retno menjelaskan, alasan diperlukan hunian vertikal di Jakarta dengan melihat jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dan kepadatan 16.155 per kilometer persegi, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 288.393 unit. Hal itu membuat kebutuhan banyak, tetapi lahan terbatas.
"Alasan kenapa harus hunian vertikal? Ketika lahan terbatas, kebutuhan juga banyak, akhirnya mengakibatkan harga jual yang semakin meningkat dan jadi semakin ke pinggir. Harapannya, kita semua bisa mengakses hunian-hunian yang ada di DKI Jakarta," katanya.
Selain itu, kata dia, lonjakan harga tanah dan hunian berimbas pada semakin banyaknya kawasan kumuh. Mengacu pada data tahun 2017 ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov Jakarta sedang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi RW kumuh tersebut yang ditargetkan selesai Desember 2025.
Retno menekankan, arah kebijakan Pemprov sudah jelas tertuang dalam RPJMD 2026–2029, yakni menyediakan perumahan publik yang terjangkau, terhubung dengan pusat ekonomi serta transportasi.
"Oleh karena itu, ada kebijakan bahwa kami harus menyiapkan hunian terjangkau yang layak huni, kemudian juga harus terhubung dengan TOD, dan program Pak Gubernur Pramono itu adalah mix used, inilah yang sekarang sedang kami godok," ujarnya.
Sementara itu di forum yang sama, Direktur Utama (Dirut) Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Andira Reoputra menegaskan, fokus utama perusahaan diarahkan pada empat lini bisnis strategis, yakni housing (perumahan), properti komersial, properti sewa (perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel), serta infrastruktur.
"Jakarta saat ini sudah memenuhi berbagai persyaratan sebagai kota global. Infrastruktur transportasi, pusat bisnis, dan pariwisata tersedia lengkap. Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ujar Andira.
Andira melanjutkan, di sektor hunian terjangkau, Sarana Jaya sebagai BUMD DKI Jakarta bidang properti dan konstruksi telah menyelesaikan berbagai proyek strategis.
Di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur program Hunian Terjangkau Milik (HTM) yang sebelumnya dikenal DP 0 persen sudah mencapai 98 persen penyelesaian. Tercatat ada 740 unit komersial yang dijual dengan harga Rp500-Rp600 juta per unit tipe dua kamar.
Kemudian di Cilangkap, Jakarta Timur, Sarana Jaya juga menyiapkan 1 tower ready stock dengan sekitar 700 unit, ditambah pembangunan baru sebanyak 480 unit. Dengan begitu, tersedia lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung menargetkan penyediaan 19.800 unit hunian terjangkau, di mana sebagian besar kontribusinya datang dari Sarana Jaya.
Sebagai perusahaan yang sahamnya milik pemerintah, Sarana Jaya harus amanah, transparan, dan profesional. Selain itu, legalitas seluruh proyek harus terjamin, akses transportasi memadai, dan fasilitas hunian terus dilengkapi, mulai dari ruang pertemuan warga hingga ruang terbuka hijau.
"Kami percaya, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, Jakarta bisa tumbuh menjadi kota global dengan standar hunian modern, inklusif, dan terjangkau," ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan dirinya siap melanjutkan program DP rumah 0 rupiah yang merupakan program mantan Gubernur Anies Baswedan.
"Sekalian saya jawab dulu yang DP nol ya, sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program DP nol kan ada beberapa yang sekarang ini memang masih ada catatannya," kata Pramono kepada wartawan di Rusunawa Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).
Namun, Pramono menegaskan program tersebut bisa berjalan asalkan lahannya tersedia dan siap dibangun. "Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa bagi saya selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan," katanya.
(Dhera Arizona)
