Riyan Rizki Roshali
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tak dipungut biaya.
“Atas petunjuk Bapak Presiden tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Prasetyo juga meminta kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan pengawasan dalam proses pengurusan dokumen tersebut. Hal ini bertujuan agar mencegah adanya oknum yang ingin memanfaatkan situasi.
"Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan yang nanti memanfaatkan situasi," ujar dia.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan sudah membentuk sembilan tim yang tersebar di Dukcapil tiap-tiap provinsi terdampak sejak 15 November 2025.
Dia menuturkan, Dukcapil yang sama sekali tak bisa melakukan pelayanan hanya di daerah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Sementara, daerah lainnya terbilang normal.
"Nah untuk (dokumen) yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP Elektronik, ada juga Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain-lain," katanya.
"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen supaya mereka punya data-data dokumen mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar dia.
(Dhera Arizona)
