Atikah Umiyani/MPI
"Seragam sekolah yang buat mahal, boro-boro dapat KJP. Saya sudah pindah dari tahun berapa, ya pas anak saya yang SMK kelas 3 mau masuk kelas 1 pindah, saya pindah alamat, pindah KTP DKI supaya (dapat KJP), tapi ya tidak dapat juga," tuturnya.
Dikatakan Agus, dirinya sudah melaporkan ke sekolahan sang anak, namun ternyata diminta untuk mendaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Saya sudah lapor sekolahnya, katanya supaya bisa daftar DTKS, tapi saya kan enggak paham. Saya kalau tidak narik, ya tidak makan. Anak saya, kalau buat mondar-mandir belum tentu diterima, enggak apa lah. Tidak usah gitu-gitu, narik saja," ungkap Agus.
Namun dirinya tetap bersyukur lantaran tahun ini anak pertamanya akan lulus sekolah. Sebab diakuinya, perjuangannya terlalu berat dari pertama nikah sampai memiliki anak 2 seperti saat ini.
"Terlalu berat perjuangannya, dari pertama nikah sampai sekarang sudah punya anak 2, cari duit di jalanan bagaimana susahnya anak sekolah. Yang SMK bayaran setiap bulan Rp500 ribu, yang kecil Rp150 ribu. Mau bagaimana lagi cuma bisa narik bajaj," pungkasnya.
(FAY)
