Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencari jalan keluar mengurangi polusi udara di ibu kota. Beberapa pihak mengusulkan perluasan kebijakan ganjil genap (Gage).
Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, kebijakan Gage bertujuan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Sementara kebijakan work from home bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinisi DKI tidak efektif untuk menekan tingkat polusi udara di Jakarta.
Joga mengatakan saat ini kebijakan Gage hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4 saja, padahal kendaraan roda 2 paling mendominasi jalan di Jakarta. Bahkan jumlah rerata pemotor harian di DKI Jakarta sendiri berkisar 19 juta kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota.
"Fokusnya motor harus kena Gage, dan berlaku se-Jabodetabek, karena yang masuk kendaraan itu bukan di Jakarta saja, Jabodetabek juga penyumbang terbanyak," ujar Joga dalam Market Review IDXChannel, Selasa (29/8/2023).
Menurutnya, upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kendaraan konvensional dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon masih terlihat tanggung-tanggung. Bahkan Gage untuk mobil pun tidak berkontribusi banyak dalam pengurangan jumlah kendaraan di jalanan karena penegakan hukum yang lemah hingga manipulasi plat palsu.
"Kalau ini penerapannya tanggung-tanggung tadi maka penerapannya tidak akan efektif, jadi walaupun sudah mulai dikerjakan tetapi belum optimal juga," lanjutnya.
