Kunthi Fahmar Sandy
“Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sebagai informasi, executive course didesain inklusif dan berkelanjutan bagi manajemen puncak pengelola keuangan di daerah dengan dibantu narasumber eksekutif dari Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan ini berfokus pada pencegahan korupsi dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan negara, strategi pengelolaan keuangan daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat, sinergi kebijakan fiskal nasional, strategi pendanaan publik dan kisah sukses implementasi transformasi perekonomian dan/atau pembiayaan kreatif daerah.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan sesi keynote speech dan executive dialogue untuk menggali permasalahan, perspektif, dan harapan dari para manajemen puncak pengelola keuangan di daerah.
Selain itu, pembahasan lainnya termasuk key takeaways terkait kebijakan termutakhir, capaian dan kinerja terkini, maupun evaluasi dan lesson learned pengelolaan keuangan negara dan daerah.
(SAN)
