Achmad Al Fiqri
Saan menegaskan, pihaknya juga berkomitmen untuk memberantas korupsi dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. "Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama," tuturnya.
DPR RI, kata dia, membuka ruang buat AMPB untuk bisa memberikan masukan dalam rapat pembahasan. Ia menyarankan, AMPB untuk menunjuk juru bicara agar terlibat dalam pembahasan.
"Jadi sekali lagi apa yang menjadi kekhawatiran, keinginan, ini sudah menjadi komitmen kita bersama dan DPR sudah tadi di Paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu batas untuk pengesahan RUU ini menjadi Undang-Undang," katanya.
Sebelumnya, AMPB meminta pertanggungjawaban DPR RI bila tak sahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Pernyataan itu sekaligus merespon sikap DPR RO terkait pembahasan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.
Hal itu disampaikan aktivis AMPB Supriyono alias Botok saat beraudiensi dengan pimpinan DPR RI, Kamis (27/8/2026). Adapun pimpinan DPR RI yang hadir dalam audiensi itu ialah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
"Jadi kami berharap, hari ini kami meminta seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dani, kita meminta berita acara audiensi AMPB, ARIP, dan DPR RI terkait pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor itu digetok Desember—kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas," kata Botok.
