Selfie Miftahul Jannah
Adapun selain mencermati penurunan anggaran dan pemblokiran, Mensos dan para anggota dewan juga membeberkan isu-isu yang menghambat penyaluran bantuan sosial dan keakuratan DTKS. Dalam rekemendasinya, Komisi VIII mendorong penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT melalui PT Pos.
Berdasarkan pengamatan langsung mereka di lapangan, para anggota legislatif melihat bahwa PT Pos lebih mudah diakses dan cepat dalam penyaluran. Selain itu, Kemensos diminta memperbaiki mekanisme penyusunan DTKS agar penyaluran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pada kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, para anggota dewan memahami dan mendukung usulan penambahan anggaran Kemensos tahun 2024 dan siap melakukan advokasi pada pembahasan anggaran bersama Banggar DPR RI.
(SLF)
