"Ya, pada prinsipnya saya meyakini semua kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia pasti memiliki kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa Palestina. Presiden, pemerintah, dan rakyat Indonesia selalu saya rasakan bersama bangsa Palestina," kata dia.
Sebelumnya, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Albanese menekankan rancangan BoP dibentuk di bawah pengaruh dominan Amerika Serikat dan Israel, serta dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi keterwakilan suara rakyat Palestina.
"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucap Albanese dalam wawancara bersama Reuters, Kamis (22/10/2026) lalu.
(Febrina Ratna Iskana)