Rahmat Fiansyah
Baru-baru ini, dokumen kebijakan di pemerintah kota Quanzhou, Provinsi Fujian beredar. Dokumen tersebut meminta kepada seluruh kader, anggota PKC serta pegawai BUMN untuk memberikan contoh dengan memiliki tiga anak di mana kewajiban itu sebagai tugas dari negara.
Dokumen itu dipastikan asli meski baru sebatas diskusi. Pejabat setempat yang tidak disebutkan namanya mengatakan, mereka yang menolak untuk memiliki tiga anak akan sulit naik jabatan atau penghasilannya naik.
Profesor dari Harvard University, AS Susan Greenhalgh mengatakan, kekhawatiran warga China bahwa kebijakan tiga anak menjadi kewajiban tentu wajar.
"Meminta kader partai dan pegawai pemerintah untuk berinisiatif (memiliki tiga anak) mirip dengan Surat Terbuka permintaan dari pusat pada 1980 saat kebijakan satu anak resmi ditetapkan. Ini adalah langkah awal dari penghapusan total kebijakan satu anak," kata Greenhalgh.
Menurut Greenhalgh, banyak perempuan muda di China yang saat ini memilih untuk memiliki sedikit anak, bahkan tak memiliki anak sama sekali karena mereka akan dibebani dengan biaya hidup yang besar. Bukan hanya biaya membesarkan anak, tapi juga mengurus orang tuanya yang sudah sepuh.
