Achmad Al Fiqri
IDXChannel—Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah untuk segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal untuk mengatasinya.
Deddy menilai, penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal dan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangannya dikutip, Senin (24/8/2026).
Deddy pun menilai, kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang memadai untuk melakukan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Asesmen tersebut diperlukan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons situasi dan tantangan akibat karhutla.
