Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan aksi nyata guna menghentikan kekerasan di Gaza.
Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan darurat SMU PBB di New York pada Kamis (26/10/2023) yang membahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.
“Sudah tak terhitung berapa kali kita berdiri di aula ini untuk mengurangi penderitaan saudara-saudari kita di Palestina. Tak terhitung berapa kali kita mengadakan pertemuan darurat SMU PBB mengenai nasib rakyat Palestina. Namun, tak terhitung pula berapa kali harapan kita pupus karena kepentingan politik sempit," kata Retno dalam pidatonya.
Menlu mengatakan, dunia seolah menolak melihat kenyataan terjadinya petaka di Gaza. Padahal sampai hari ini serangan dan pembantaian di Gaza masih terus berlanjut.
Indonesia menyayangkan kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB menghentikan kekerasan di Gaza. Untuk itu, SMU PBB harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB.
“Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," kata Menlu.
Menlu menyebut tiga plus satu langkah konkret yang mendesak dilakukan.
Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil. SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi. Kita juga harus bisa mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.
“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza," kata Menlu.
Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan pelindungan warga sipil. Indonesia mendesak SMU PBB dan badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," kata Menlu.
Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.
“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," kata Menlu.
