sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai Terkait Korupsi Nikel PT CNI

News editor Zakky Mubarok Santosa
18/11/2026 11:36 WIB
Kejagung terus mendalami kasus korupsi nikel PT CNI dengan memeriksa dua orang saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai.
Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai Terkait Korupsi Nikel PT CNI. (Foto: iNews Media Group)
Kejagung Periksa Saksi dari Kemenkeu dan Bea Cukai Terkait Korupsi Nikel PT CNI. (Foto: iNews Media Group)

Kemudian, NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari periode 2012-2019; MHI selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Sulawesi Tenggara periode 2017-2019.

Anang menjelaskan, perkara ini bermula kala PT CNI yang memiliki IUP operasi produksi terintegrasi di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, melawan hukum melakukan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) pada 2017-2019.

"Bahwa dalam melakukan uji kadar nikel, PT CNI secara melawan hukum meminta NRH selaku Kepala Unit Sucofindo Kendari untuk menerbitkan dokumen yang tidak sebenarnya, yang selanjutnya digunakan oleh PT CNI sebagai syarat pemenuhan dokumen untuk melakukan ekspor nikel," kata Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).

Setelah dokumen uji kadar nikel tersebut terbit, Anang berkata, PT CNI meminta pihak Kementerian ESDM agar diterbitkan rekomendasi izin ekspor.
Kemudian, MT selaku Sekjen Kementerian ESDM periode 2013-2017 bersama-sama dengan BS selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Ditjen Minerba Kementerian ESDM secara melawan hukum memenuhi permintaan pihak PT CNI tersebut.

"Padahal PT CNI belum memiliki RKAB yang merupakan syarat dalam penerbitan rekomendasi izin ekspor.
 Oleh karena itu, PT CNI belum memiliki RKAB, sedangkan rekomendasi izin ekspornya telah terbit," ucapnya. 

Halaman : 1 2 3 4
Advertisement
Advertisement