Raka Dwi Novianto
Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait.
Di era media sosial, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.
“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama Pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil.
Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.
