Dian Kusumo
IDXChannel - Kementerian Komunikasi dan Informatika merampungkan tahap pertama penyusunan dokumen atau Pedoman Pengelolaan Informasi Pemerintah dalam Penanggulangan Berita Palsu dan Disinformasi. Pedoman ini adalah sebagai kontribusi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023.
Secara umum draft yang terus dikuatkan sebelum menjadi dokumen resmi nantinya, akan memberikan panduan pengelolaan informasi yang adaptif terhadap isu yang sedang berkembang di media maupun masyarakat, di masing-masing negara.
“Berdasarkan pengalaman Indonesia dalam mengelola komunikasi publik dari berbagai isu, Langkah-langkah yang dituangkan dalam dokumen ini akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah dalam mendeteksi dan merespon berita palsu dan disinformasi di masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Usman Kansong, saat.
Pengalaman dan kemampuan ini, lanjut Usman, yang kemudian mendorong Kementerian Kominfo menginisiasi adanya sebuah dokumen panduan pengelolaan komunikasi publik di Kawasan ASEAN. Gayung bersambut karena proposal Sub-Committee on Information (SCI) dengan judul “Guideline Development on Management of Government Information for Combatting Fake News and Disinformation in the Media” (Guideline) yang diajukan, disahkan pada pertemuan the 56th Meeting of the ASEAN Committee on Culture and Information (COCI-56) pada 8 September 2021. Artinya proposal tersebut mendapatkan dukungan dana dari ASEAN Cultural Fund (ACF).
