Dian Kusumo
Guideline ini sebelumnya diusulkan oleh Pusat Kelembagaan Internasional (PusKI), Sekretariat Jenderal, bekerja sama dengan Direktorat Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Dokumen ini akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah negara anggota ASEAN dalam mendeteksi dan merespons berita palsu dan disinformasi di media dan masyarakat secara luas.
Kemkominfo kemudian menindaklanjutinya dengan menggelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi isu strategis dan prioritas di sektor digital dan informasi. Kemudian juga dilakukan sejumlah survei ke negara anggota ASEAN, untuk menajamkan rekomendasi yang ideal di Kawasan.
Dengan bekerja bersama dan mengambil langkah-langkah proaktif memerangi berita palsu dan disinformasi, diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dalam menerima ataupun menyikapi sebuah informasi.
“Harapannya media dan masyarakat di Kawasan menjadi cerdas karena informasi yang dikonsumsi akurat, jujur dan terpercaya. Dengan kondisi seperti itu setiap individu akan memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengidentifikasi untuk kemudian menyikapi dengan baik berita palsu dan disinformasi,” ujar Usman.
Maka itu, lanjut Usman, dalam draf juga dirumuskan kerja sama pemerintah. “Karena memang peran ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata,” katanya.
Seluruh lembaga pemerintah memiliki peran untuk terlibat, termasuk lembaga yang bertanggung jawab atas peraturan media, keamanan nasional, penegakan hukum, dan informasi publik. Badan-badan ini dapat mengoordinasikan upaya mereka untuk mengatasi disinformasi, berbagi informasi dan kecerdasan, dan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memerangi disinformasi.
