Partai politik dan para politisinya juga memegang peran penting untuk melawan disinformasi dan mempromosikan informasi yang jujur. “Mereka dapat menggunakan platform mereka untuk memberi tahu publik tentang kampanye disinformasi dan untuk mempromosikan literasi media dan keterampilan berpikir kritis,” ujar Usman.
Tidak kalah penting adalah peran para pegawai pemerintah yang bekerja di sektor komunikasi, urusan publik, dan pengembangan kebijakan. Mereka dikatakan Usman dapat berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif untuk memerangi disinformasi.
“Mereka bersama para pakar hukum misalnya, dapat memberikan pelatihan, diskusi publik serta pembangunan kapasitas untuk pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Termasuk memberikan panduan tentang pengembangan undang -undang dan peraturan untuk mengatasi disinformasi, serta penegakan hukum dan peraturan yang ada,” ujar Usman, seraya menambahkan berbagai pola pendekatan komunikasi juga dijabarkan dalam draft pedoman.
Kolaborasi seluruh elemen dikatakan Usman membuat masyarakat di kawasan akan selalu disajikan informasi yang akurat, jujur dan terpercaya.
“Media akan menjadi sumber informasi tepercaya, dan individu turut menjadi cerdas karena memiliki keterampilan dan pengetahuan mengidentifikasi dan menghindari berita palsu dan disinformasi,” ujar Usman.
(DKH)