Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Jumlah korban jiwa akibat aksi protes mahasiswa terhadap sistem seleksi pegawai pemerintah di Bangladesh naik menjadi 139 orang.
Dilansir dari Reuters, para mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghapus kuota pekerjaan publik bagi keluarga pejuang kemerdekaan. Mereka menyatakan seleksi pegawai pemerintah seharusnya berdasarkan kompetensi dan bukan keturunan.
Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21/7/2024) memerintahkan pemerintah untuk menurunkan kuota pekerjaan publik bagi keluarga pejuang kemerdekaan menjadi lima persen dari 30 persen. Kelompok marginal, termasuk perempuan miskin dan penduduk daerah tertinggal, diberikan kuota sebesar dua persen.
"Mahkamah Agung menghapuskan sebagian besar kuota," kata Jaksa Agung Bangladesh Amin Uddin kepada Reuters.
Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina sempat menghapus sistem kuota yang kontroversial ini pada 2018. Namun, pengadilan menganulir kebijakan tersebut bulan lalu, sehingga memicu gelombang protes yang meluas menjadi kerusuhan.
