Arie Dwi Satrio
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan ada penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Berdasarkan temuan KPK dan Kemensos, ada 23 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdata sebagai penerima bansos salah sasaran.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bertemu dengan para pejabat KPK dalam rangka membahas data penerimaan bansos di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, awalnya data yang diterima lembaga antirasuah dari Kemensos menunjukkan ada ratusan ribu penerima bansos salah sasaran. Ratusan ribu penerima bansos tersebut memiliki penghasilan cukup.
"Dari Bu Mensos datang ke NIK dulu supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah," kata Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan.
"Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," sambungnya.
