Raka Dwi Novianto
"Pelabuhan tapi jalan akses ke pelabuhan meski hanya 6 kilo tiap tahun tidak dikerjakan. Sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja pemerintah pusat bisa diserahkan ke kementerian PU," kata dia.
"Mulai sekarang kita kan punya inpres jalan daerah, saya kira ini sangat membantu kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jalan akses seperti itu. Kemudian kedua, agar betul-betul bisa pemerintah pusat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan setiap kabupaten kota," ujarnya menambahkan
Jokowi juga menyoroti penggunaan anggaran di suatu kabupaten yang cukup besar namun program yang dijalankan tidak jelas.
"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik. Padahal kalau itu bisa diarahkan bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas bisa. Hal-hal berkaitan pendidikan dan kesehatan," tuturnya.
(Febrina Ratna)
