Arie Dwi Satrio
Saat ini, BMKG masih menunggu langkah dari KLHK dan pihak lainnya berkaitan dengan penanganan polusi udara di Jakarta. Sebab, kewenangan pengendalian pencemaran udara berada di bawah KLHK. Tapi, BMKG dipastikan siap untuk membantu.
"Pengendalian pencemaran udara, kewenangannya ada di KLHK," ungkap Ardhasena.
Sekadar informasi, kualitas udara di Jakarta sedang tidak sehat dalam beberapa hari belakangan ini. Hal itu tercata dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) Jakarta. Bahkan, jarak pandang di Jakarta terpantau tidak kelihatan diduga akibat tertutup polusi udara.
Buruknya kualitas udara di Jabodetabek, khususnya Jakarta, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri hingga gubernur di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 14 Agustus 2023. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan polusi udara di Jakarta yang sangat mengkhawatirkan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut bahwa kualitas udara di DKI Jakarta sudah berada di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi.
