Raka Dwi Novianto
Tito menjelaskan bahwa dibentuknya perda dan perkada terkait pandemi covid-19 khususnya kerumunan, merupakan turunan dari instruksi mendagri.
"Dimana Inmen terdahulu daerah kita minta membuat perda dan perkada tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan bahkan ada sanksinya baik sanksi denda atau sanksi lain administrasi, penutupan tempat, tempat kerja dan lain-lain ya, tempat hiburan misalnya," jelasnya.
(NDA)
