Binti Mufarida
IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespons permintaan publik yang menginginkan untuk mengevaluasi jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pasca Pusat Data Nasional (PDN) terkena serangan siber.
Menurutnya, itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, hanya Jokowi yang berhak menentukan perlu atau tidaknya dua jabatan itu dievaluasi.
“Saya kira soal pengganti itu saya pernah katakan soal hak prerogatif Presiden, itu jabatan politis, jadi itu Presiden yang akan melakukan evaluasi perlu atau tidaknya,” ujar Wapres usai menghadiri Konferensi dan Expo Asian-Pacific Aquaculture 2024 di Grand City Convention dan Exhibition Hall Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/7/2024).
Lebih lanjut, Wapres pun mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi pasca serangan PDN. Terutama terkait masalah anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang menangani PDN.
“Tetapi bahwa pembiayaan dan sumber daya manusia yang mumpuni itu saya kira iya, saya kira harus terus menjadi komitmen pemerintah untuk terus melakukan di mana kesalahan dan kekurangannya itu akan terus dievaluasi. Karena itu masalah-masalah yang menyangkut masalah pembiayaan sesuai dengan kemampuan negara dan juga sumber daya yang ada tentu yang terbaik yang terus diusahakan oleh pemerintah,” kata Wapres.
Wapres kembali menegaskan pemerintah akan mengevaluasi pentingnya merekrut ahli siber terlepas dari adanya serangan Ransomware Brain Cipher Lockbit 3.0 pada PDN yang meminta tebusan Rp131 miliar.
“Terlepas dari adanya apa dari hacker yang mengatakan dia akan begini kalau begini saya kira terlepas daripada itu pun ini menjadi komitmen pemerintah ya saya kira itu,” katanya.
(YNA)
