Muhammad Refi Sandi/MPI
IDXChannel - DPRD DKI menyebut Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD 2023 untuk penanganan banjir belum rasional.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Resort Bogor, Jawa Barat pada Senin (31/10/) kemarin.
Pras sapaan karibnya mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp193 miliar.
“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” kata Pras dalam keterangannya dikutip, Selasa (1/11/2022).
Diketahui Pemprov DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.
Adapun rincian anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp219 miliar, Jakarta Utara Rp247 miliar, Jakarta Barat Rp236 miliar, Jakarta Selatan Rp193 miliar, Jakarta Timur Rp296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp105 miliar.
Sedangkan, Penanganan kemacetan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp111 miliar, Jakarta Utara Rp130 miliar, Jakarta Barat Rp122 miliar, Jakarta Selatan Rp113 miliar, dan Jakarta Timur Rp149 miliar.
Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp21 miliar, Jakarta Utara Rp17 miliar, Jakarta Barat Rp20 miliar, Jakarta Selatan Rp19 miliar, Jakarta Timur Rp24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp19 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan.
“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” ujar Khoirudin.
Politikus PKS tersebut berharap seluruh Walikota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target penyurutan genangan air maksimal enam jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran.
“Harapannya keluhan masyarakat terhadap banjir sudah tidak sekenceng hari ini. Lalu mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi tidak difikirkan tindaklanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan, harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati memaparkan sejumlah program prioritas untuk menuntaskan tiga masalah besar yang jadi permasalahan utama Jakarta. Pertama untuk menuntaskan antisipasi resesi ekonomi, Pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share dengan harapan harga bisa dikendalikan.
“Tahun 2023 kita juga mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan ini sebesar Rp984 miliar dan nantinya tentu ini bisa juga menjaga inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk strategis di Darma Jaya,” ucap Sri.
Selain itu, untuk menghadapi resesi, Pemprov juga akan mengadakan program pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di lima provinsi dan kabupaten.
“Mulai dari pendaftaran, pendampingan permasalahan dan lain-lain sampai terakhir kita juga mendampingi dalam konteks permodalan,” jelasnya.
Lebih lanjut, untuk penanganan kemacetan Pemprov akan menambah Public Service Obligation (PSO) untuk meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk warga yang ingin memanfaatkan transportasi publik.
