sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah

News editor Yuwantoro Winduajie
18/11/2026 18:34 WIB
Dari hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman menemukan koperasi desa di.
Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah
Ombudsman Awasi 14 Kopdes Merah Putih, Akses hingga Kepastian Lahan Jadi Masalah

IDXChannel - Ombudsman Republik Indonesia memaparkan hasil pengawasan terhadap 14 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di enam daerah. Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan mulai dari akses lokasi, kondisi lahan, perizinan bangunan hingga kepastian lokasi koperasi.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam mengatakan, pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni empat koperasi di Kabupaten Purworejo, tiga di Kota Tual, empat di Kota Batam, serta masing-masing satu di Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, Ombudsman menemukan koperasi di Kota Batam yang masih sulit diakses. Sementara di Kabupaten Mamuju, terdapat lahan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa. 

"Jadi, ada di Kota Batam, ini terkait mengenai koperasi yang sulit akses. Dan kemudian ada juga di Kabupaten Mamuju, itu lahan yang berbatasan langsung dengan rawa," ucap Radian dalam konferensi pers di Gedung ORI Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Selain itu, terdapat persoalan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Kabupaten Purworejo. Adapun di Kota Tual, Maluku, belum terdapat kepastian lokasi lahan koperasi desa.

"Dan bahkan kami juga melakukan temuan lapangan itu di Kota Tual, Maluku, di mana belum ada kepastian terkait mengenai lokasi lahan koperasi desa," katanya.

Dia menuturkan, pengawasan dilakukan melalui lima metode, yakni pemetaan, kajian dokumen, permintaan keterangan, tinjauan lapangan, dan klarifikasi.

Ombudsman juga menelaah 13 regulasi, Instruksi Presiden, serta perjanjian kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.

Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman turut menyoroti kesesuaian lokasi pembangunan gerai koperasi.

Radian meminta agar pembangunan tidak berada di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), ruang terbuka hijau (RTH), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), maupun berdekatan dengan sempadan sungai.

Ombudsman juga menekankan pentingnya perizinan dan kelayakan bangunan, termasuk PBG, serta kondisi lahan dan proses pembuangan air.

"Karena itu, perizinan dan kelayakan bangunan itu menjadi sesuatu hal yang penting, baik itu bagaimana PBG-nya, kemudian LPT-nya, kemudian pelaporan BPHTB-nya, dan bahkan juga bagaimana proses pembuangan air, ya, dan kemudian juga kondisi lahan," katanya.

Radian turut meminta PT Agrinas menyampaikan informasi terkait pendirian, pembangunan, dan pelaksanaan KDKMP kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak menimbulkan prasangka atas pembangunan koperasi tersebut.

"Kami juga meminta kepada PT Agrinas setidaknya informasi-informasi sekecil apa pun yang memang itu menjadi informasi untuk pendirian, pembangunan, dan proses pelaksanaannya KDKMP, untuk segera juga disampaikan kepada publik agar jangan menimbulkan ihwal sangka atau hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKMP ini," kata Radian.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement