Ombudsman juga menelaah 13 regulasi, Instruksi Presiden, serta perjanjian kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.
Dalam pengawasan tersebut, Ombudsman turut menyoroti kesesuaian lokasi pembangunan gerai koperasi.
Radian meminta agar pembangunan tidak berada di kawasan lahan sawah dilindungi (LSD), ruang terbuka hijau (RTH), lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), maupun berdekatan dengan sempadan sungai.
Ombudsman juga menekankan pentingnya perizinan dan kelayakan bangunan, termasuk PBG, serta kondisi lahan dan proses pembuangan air.
"Karena itu, perizinan dan kelayakan bangunan itu menjadi sesuatu hal yang penting, baik itu bagaimana PBG-nya, kemudian LPT-nya, kemudian pelaporan BPHTB-nya, dan bahkan juga bagaimana proses pembuangan air, ya, dan kemudian juga kondisi lahan," katanya.
Radian turut meminta PT Agrinas menyampaikan informasi terkait pendirian, pembangunan, dan pelaksanaan KDKMP kepada publik. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar tidak menimbulkan prasangka atas pembangunan koperasi tersebut.
"Kami juga meminta kepada PT Agrinas setidaknya informasi-informasi sekecil apa pun yang memang itu menjadi informasi untuk pendirian, pembangunan, dan proses pelaksanaannya KDKMP, untuk segera juga disampaikan kepada publik agar jangan menimbulkan ihwal sangka atau hal-hal yang juga dapat menimbulkan prasangka atas berdirinya KDKMP ini," kata Radian.
(Nur Ichsan Yuniarto)