Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, Puan menilai setiap jam pemadaman listrik berarti potensi kehilangan pendapatan.
Sebab dalam konteks ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, pemadaman listrik berulang berpotensi memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” kata Puan.
Puan menyebut ketika listrik padam, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan pada sektor-sektor tertentu ikut terhenti. Menurutnya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampak pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu. Ketiadaan energi dinilai sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.
“Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” kata Puan.
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Durasi yang cukup panjang dan sering membuat masyarakat resah karena padamnya listrik mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga berdampak ke persoalan ekonomi.
PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan listrik.