Muhammad Refi Sandi/MPI
“Semua data itu kita gabung. Kemudian kami kirimkan ke BPS untuk diteliti dan dibersihkan. Data hasil BPS berguna bagi Pemprov DKI untuk ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, KJP, KJS, bantuan sembako, bantuan gizi. Semuanya berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” ungkapnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu berharap dengan sinkronisasi data dalam Regsosek antara BPS dan Pemprov DKI, pemberian bantuan sosial dan bantuan lain untuk warga yang berada dalam kelompok miskin ekstrem dapat naik kelas, sehingga bisa keluar dari kelompok tersebut. Warga yang masuk dalam kelompok miskin pun tidak turun dalam kelompok miskin ekstrem.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebut bila sinkronisasi data sudah dilakukan, maka sasaran program kebijakan sudah tunggal dan bisa dibagi antara pusat dan daerah, juga antara instansi yang ada di Pemprov DKI.
Selain itu, Ia menegaskan Pemprov DKI akan menjadi prototipe nasional terkait kebijakan satu data untuk Regsosek, yaitu sinkronisasi data dapat dilakukan antara BPS dengan pemerintah daerah.
“Harapannya, ini akan menjadi contoh bagaimana kita membangun data kelola yang baik di Indonesia. Kalau DKI sudah terbangun tata kelola sinkronisasinya, maka tinggal diaplikasikan ke daerah-daerah lain, sehingga secara nasional kita bisa memiliki tata kelola yang baik. Dengan demikian pemerintah dalam menerapkan kebijakannya bisa menggunakan satu data Indonesia,” tuturnya.
(SLF)
