Niko Prayoga
IDXChannel—Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyisir secara intensif berbagai regulasi demi menyelaraskan aturan dari tingkat pusat hingga daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah penyisiran ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Menteri (Permen), hingga Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai memiliki celah atau berpotensi memicu timbulnya karhutla.
“Ya, hari ini kami bersama-sama dengan kementerian yang lain sedang menyisir regulasi-regulasi, Undang-undang, Permen, Perda baik provinsi, kota/kabupaten yang berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Bima Arya saat ditemui di usai memaparkan seminar dalam Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Rabu (26/8/2026).
Selain penyisiran regulasi, Kemendagri turut memberikan masukan penting terkait penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) terbaru. Aturan ini disiapkan untuk mempercepat penanganan karhutla dalam jangka pendek serta pencegahan dalam jangka panjang.
“Kami memberikan masukan untuk terbitnya Instruksi Presiden yang bisa menjadi landasan hukum untuk percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam waktu jangka panjang,” lanjut dia.
Saat dikonfirmasi mengenai kepastian dan status penerbitan aturan tersebut, Bima menegaskan bahwa draft Inpres penanganan karhutla kini tengah dikaji dan dimatangkan.
“Ya, sedang digodok, sedang dikaji insya Allah segera diterbitkan ya, untuk percepatan,” tegas Bima.
Ia menyebut, penerbitan Inpres ini dipastikan akan membawa implikasi langsung terhadap kebijakan di daerah. Bima menegaskan, Pemerintah Pusat tidak akan ragu untuk membatalkan regulasi di tingkat daerah yang bertentangan atau dinilai melemahkan upaya pencegahan karhutla.
“Iya, tentunya seperti itu. Jadi Perda yang tidak selaras dengan penanganan kebakaran hutan ini ya harusnya dibatalkan,” pungkas dia.
(Nadya Kurnia)
