sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Peringati Kudeta, Pelaku Usaha di Myanmar Diajak Ikut Aksi Mogok

News editor Wahyu Dwi Anggoro
01/02/2023 11:28 WIB
Aktivis demokrasi Myanmar menyerukan agar pelaku usaha menyetop operasinya hari ini.
Peringati Kudeta, Pelaku Usaha di Myanmar Diajak Ikut Aksi Mogok. (Foto: MNC Media)
Peringati Kudeta, Pelaku Usaha di Myanmar Diajak Ikut Aksi Mogok. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Aktivis demokrasi Myanmar menyerukan agar pelaku usaha menyetop operasinya hari ini. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka peringatan dua tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Para pengunjuk rasa di pusat komersial Yangon memasang spanduk di beberapa tempat. Mereka mendorong pelaku usaha untuk melakukan aksi mogok mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul empat sore.

"Saya membuat lebih sedikit makanan ringan hari ini dan semuanya sudah terjual habis sekarang," kata seorang penjual di Yangon, seperti dilansir AFP pada Rabu (1/2/2023).

"Orang-orang bergegas membeli kebutuhan sejak pagi. Akan ada pemogokan jadi kami tidak mau ketinggalan,” lanjutnya.

Junta militer tidak tinggal diam melihat rencana aksi mogok skala nasional tersebut. Mereka merancang unjuk rasa pro-militer di jalan-jalan utama di pusat kota Yangon.

Kedutaan Besar AS di Yangon itu telah memperingatkan peningkatan aktivitas anti-rezim pada hari-hari menjelang peringatan kudeta. Warga AS diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

Menurut konstitusi yang dirancang pihak militer, Keadaan darurat yang diberlakukan junta seharusnya berakhir pada akhir Januari.  Selain itu, konstitusi menyatakan bahwa pihak berwenang harus mengadakan pemilihan umum baru.

Militer Myanmar sebelumnya diperkirakan akan mengumumkan bahwa mereka akan mempersiapkan pemilihan umum.mTetapi pada hari Selasa, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional bertemu untuk membahas keadaan bangsa dan menyimpulkan bahwa situasi di Myanmar belum sepenuhnya normal.

Junta menuduh aktivis demokrasi melakukan kerusuhan dan kekerasan untuk merebut kekuasaan. Pernyataan tersebut mengindikasikan pihak militer kemungkinan akan menunda pelaksanaan pemilihan umum.

(WHY)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement