Jonathan Simanjuntak
IDXChannel—Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib meminta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mampu menjadi daya ungkit dan hub yang memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa.
Dengan demikian, ia meminta program itu bukan menjadi pengganti bagi pelaku usaha yang telah berjalan.
"Kami berharap kita dukung KDKMP ini karena anggaran negara sudah luar biasa. Ini harus dikelola dengan cara-cara yang bertanggung jawab agar tujuan dari pendirian program KDKMP ini sesuai dengan apa yang dijalankan," kata Labib dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).
Salah satu yang ia contohkan misalnya terhadap jaringan usaha komoditas bersubsidi seperti LPG. Saat menjaring aspirasi, ia menyebut, terdapat sekitar 280.000 pangkalan yang melibatkan banyak tenaga kerja.
Karena itu, apabila fungsi usaha tersebut sepenuhnya digantikan oleh KDKMP, perlu dipikirkan keberlangsungan mata pencaharian para pelaku usaha dan pekerjanya.
"Jangan sampai adanya KDKMP ini menjadi trade-off bagi usaha-usaha rakyat yang di bawah," kata Labib.
Labib menegaskan, KDKMP seharusnya tidak hanya berorientasi pada aktivitas jual-beli. Koperasi tersebut justru perlu menjadi penghubung sekaligus penggerak bagi usaha masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, ketika masyarakat mengalami kesulitan memasarkan hasil produksinya, KDKMP dapat berperan sebagai pembeli atau off-taker. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki kepastian pasar, sementara KDKMP dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui produk yang dihasilkan masyarakat setempat.
"Koperasi ini harus menjadi daya ungkit bagi pelaku ekonomi di bawah. Kalau masyarakat di bawah itu tumbuh ekonominya, semuanya berproduksi, kemudian KDKMP yang membeli, kemudian menjadi hak dijual ke toko-toko kelontong, semuanya bisa hidup," jelas Labib.
Dengan pola tersebut, Labib menilai KDKMP dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. KDKMP tidak mengambil alih seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi menjadi simpul yang menghubungkan produksi masyarakat dengan pasar.
Selain menggerakkan produksi masyarakat, Labib berharap KDKMP dapat berfungsi sebagai instrumen distribusi yang lebih sederhana dan pendek. Hal itu terutama untuk memastikan masyarakat memperoleh barang-barang bersubsidi dengan harga yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.
"Harapan besar terhadap KDKMP itu dua. Satu, aspek kesehatan masyarakat itu bisa mendapatkan rantai pasok, terutama produk-produk subsidi, dengan harga yang sesuai. Tetapi yang kedua, KDKMP itu didirikan untuk menjadi daya ungkit bagi pemilik usaha-usaha masyarakat di bawah," lanjut dia.
Lebih juga, Labib juga menilai KDKMP dapat berperan sebagai stabilisator harga dalam rangka menjaga inflasi. Namun, fungsi tersebut menurutnya harus berjalan beriringan dengan peran KDKMP dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa.
"Kami berharap ini menjadi dua instrumen: instrumen untuk menjadikan masyarakat mendapatkan barang-barang subsidi secara lebih murah, juga menjadi stabilisator harga untuk menjaga inflasi. Tapi di sisi lain, KDKMP menjadi daya ungkit bagi tumbuhnya ekonomi di pedesaan," tutur Labib.
(Nadya Kurnia)
