"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin," ungkap dia.
Namun, Prabowo juga ingin memberikan pengampunan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Amnesti diberikan bagi mereka yang sadar. Usulan itu ia serahkan kepada legislatif untuk memutuskan.
"Saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus, untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui," kata Prabowo.
"Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," tambahnya.
Prabowo menegaskan, sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Seringkali, mereka bahkan memalsukan laporan keuangannya.
"Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja untungnya itu. Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita," jelasnya.
(Nadya Kurnia)