Riyan Rizki Roshali
IDXChannel—Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu akan difungsikan mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Mulanya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.
Karena itu, Prabowo ingin membentuk suatu lembaga pengadilan khusus guna mengusut pelanggaran yang terjadi belakangan.
