Raka Dwi Novianto
Ismail menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.
“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” kata Ismail.
Muhammadiyah, kata Ismail, berharap Pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” kata Ismail. (WHY)
