Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Kementrian Luar Negeri (Kemlu) menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut. Pernyataan ini dirilis menyusul penggunaan hak Veto Amerika Serikat (AS).
"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, hanya karena veto oleh salah satu Anggota Tetap Dewan keamanan PBB," ujar Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal, Jumat (19/4/2024).
Dia menambahkan, keanggotaan penuh Palestina di PBB memang sudah tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada 2012 meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB.
Penggunaan hak Veto AS ini, kata dia sebagai bentuk penghianatan negara di dunia yang menginginkan perdamaian pada negara bagian Timur Tengah.
"Veto ini sekali lagi merupakan pengkhianat terhadap aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah," sambungnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Indonesia senantiasa akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB.
"Jadi indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang diharapkan nantinya akan memberikan Palestina status dan kedudukan yang pantas dan patut di antara negara-negara dan juga kedudukan yang setara dan sepadan dalam proses perdamaian menuju tercapai solusi dua negara," tegasnya.
Amerika Serikat (AS) pada Kamis (18/4/2024) n memberikan hak veto di DK PBB untuk menolak keanggotaan penuh Palestina di badan dunia tersebut.
Dewan memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar Palestina diterima menjadi anggota PBB. Adapun Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota dewan lainnya memilih ya.
“Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal ini hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” terang Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan, dikutip Reuters.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam veto AS dalam pernyataannya sebagai hal yang tidak adil, etis, dan tidak dapat dibenarkan.
"Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami,” terangnya kepada dewan setelah pemungutan suara.
(NIA)
