Tim IDXChannel
“Negara dirugikan karena kehilangan cukai, industri legal dirugikan karena persaingan tidak sehat, dan kebijakan pengendalian konsumsi menjadi tidak efektif. Ini jelas kejahatan ekonomi yang dampaknya sistemik,” kata dia.
Dari sisi industri, keberadaan rokok ilegal menciptakan distorsi pasar. Perusahaan yang patuh membayar cukai tidak kompetitif dibandingkan produsen ilegal yang menekan harga dengan menghindari pajak.
Tanpa membayar pajak, produsen rokok ilegal punya modal lebih untuk bahan baku dan distribusi sementara perusahaan legal tercekik beban pajak yang mencapai 70 persen dari harga jual. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menekan produksi, mengurangi tenaga kerja, hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri rokok legal.
Di tengah perdebatan mengenai struktur dan tarif cukai, Piter menilai penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci utama untuk menekan peredaran rokok ilegal. Penyesuaian tarif memang diperlukan agar tetap rasional dan tidak menciptakan insentif penghindaran dan pelarian pajak, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, praktik ilegal akan tetap tumbuh.
“Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tarif yang terlalu tinggi bisa mendorong penghindaran pajak. Tapi kalau hanya menurunkan tarif tanpa memperkuat pengawasan, rokok ilegal tetap akan ada,” katanya.
Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak justru menambah kompleksitas sistem cukai. Rencana penambahan layer baru dalam struktur tarif cukai, seperti SKM III yang tarifnya rendah, dinilai berpotensi memperumit sistem dan membuka celah baru manipulasi.
Menurutnya, arah kebijakan sebelumnya adalah penyederhanaan tarif agar lebih transparan dan mudah diawasi. Ketika struktur semakin kompleks, pengawasan menjadi lebih sulit dan peluang moral hazard semakin besar.
“Masalah utama kita bukan kurangnya layer, tetapi kompleksitas sistem itu sendiri. Ketika sistem terlalu rumit, pelaku usaha bisa mencari celah,” katanya.
