Tim IDXChannel
IDXChannel - Pengungkapan kasus dugaan suap yang berkaitan dengan rokok ilegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah krusial dalam membenahi tata kelola cukai secara menyeluruh.
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pelanggaran cukai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kejahatan serius yang berdampak sistemik terhadap ekonomi negara.
Ekonom Piter Abdullah mengatakan, terbongkarnya kasus suap pejabat Bea Cukai, Kementerian Keuangan, beserta pengusaha rokok oleh KPK, menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam sistem pengawasan yang selama ini berjalan.
Jika benar pihak pemberi suap berkaitan dengan produsen rokok ilegal, maka hal itu mengindikasikan adanya relasi antara praktik ilegal di industri rokok dengan lemahnya integritas dan pengawasan aparat.
“Ini momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola cukai. Dampaknya bukan hanya soal administrasi, tetapi juga penerimaan negara dan stabilitas industri,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Senin (20/4/2026).
Dia menambahkan, peredaran rokok ilegal seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa.
Dalam konteks yang lebih luas, praktik tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi karena merugikan negara, pelaku usaha yang patuh aturan, serta menimbulkan keresahan masyarakat serta mengancam keamanan nasional.
Setiap batang rokok ilegal tanpa pita cukai berarti hilangnya potensi penerimaan negara. Lebih dari itu, rokok ilegal juga bertentangan dengan tujuan kebijakan fiskal untuk pengendalian konsumsi.
Pemerintah selama ini menaikkan tarif cukai untuk menekan konsumsi rokok. Namun, ketika produk ilegal tersedia dengan harga jauh lebih murah, efektivitas kebijakan tersebut menjadi tereduksi. Masyarakat dengan mudah beralih ke rokok ilegal yang harganya sepertiga rokok legal. Pengendalian konsumsi tidak tercapai.
